MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH

MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH– Pengelolaan keuangan di madrasah didasarkan kepada semua regulasi yang berkaitan dengan pengeloaan keuangan negara. Secara khusus mengenai pembiayan madrasah tertuang dalam pasal 62 PMA No. 90 tahun 2013 dan perubahannnyatentang penyelenggaraan pendidikan madrasah.

Sumber Keuangan Madrasah : PMA 90/2013 diubah PMA 60/2015 pasal 6

  • Pemerintah
  • Pemerintah Daerah
  • Penyelenggara madrasah
  • Masyarakat
  • Sumber lain yang sah

Pembiayan tersebut meliputi :

1.Biaya Investasi

  • Biaya penyediaan sarana prasarana,
  • Pengembangan SDM,
  • Modal kerja tetap

2. Biaya Operasi

  • Gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji
  • Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
  • Biaya operasi pendidikan tak langsung :Daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan    sarpras, uang lembur, pajak, asuransi, dan lainnya.

3. Biaya Personal

Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan

Baca Juga :

Tugas Kepala Madrasah dalam Pengelolaan Keuangan

  • Kuasa Pengguna Anggaran
  • Kuasa Pengguna Barang ( Pengelola Barang Milik Negara )
  • Pejabat Pembuat Komitmen( PPK )/ Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar ( PPSPM )

Tugas dan Wewenang KPA :

  • Menyusun DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN) …Pasal 9 (1.a);
  • Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar)…(Pasal 9 b,c);
  • Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran , pasal 22 (1), (2), (3);
  • KPA dapat merangkap sebagai PPK atau sebagai PPSPM, pasal 6 (2);
  • Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pasal 10 (2) c;
  • Selengkapnya : PMK-190 Pasal 5 s.d. Pasal 11.

Tugas dan Wewenang PPK

  • Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa (Pasal 13 c);
  • Dalam melaksanakan kewenangan KPA di bidang Belanja Pegawai, KPA mengangkat PPABP untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi Belanja Pegawai (Pasal 15);
  • Melaksanakan kegiatan swakelola; membuat dan menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran); Mengusulkan revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) / DIPA kepada KPA, Pasal 13;
  • PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA;
  • Selengkapnya : PMK-190 Pasal 12 s.d. Pasal 15;

Bahan lengkap materi diklat manajemen Keuangan Madrasah dapat didownload  pada tautan yang tersedia berikut :

  • Materi 1 Paparan Manajemen Keuangan Madrasah. Unduh Di sini
  • Lembar Kerja  2 Unduh di sini
  • Lembar Kerja 3 Unduh di sini
  • Juknis BOS Madrasah Tahun 2018_pendidikangratis.com. Unduh Di sini
  • KEP-211_PB_2018-Kodefikasi-Segmen-Akun-pada-BAS. Unduh Di sini
  • Materi 2 PENGELOLAAN-KEUANGAN-NEGARA. Unduh Di sini
  • Materi 3 Pengelolaan BOS madrasah. Unduh Di sini
  • PMK 190_PMK.05_2012 Pembayaran APBN. Unduh Di sini
  • PMK_190_pmk05_2012-TATA-CARA-PEMBAYARAN-APBN-2013. Unduh Di sini
  • SBM_2018_32_PMK.02_2018_pendidikangratis.com. Unduh Di sini
  • Kelengkapan SPJ. Unduh Di sini
  • NON TUNAI. Unduh Di sini

Demikian beberapa materi yang berkaitan dengan manajemen keuangan madrasah. Semoga bermanfaat.

Baca Juga :

MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH | admin | 4.5